IMW Pertanyakan Penertiban Lapak di Depok, Minta Bangunan Pelanggar GSS Juga Ditindak
JABAR update – Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum menjadi sorotan Indonesia Morality Watch (IMW). Organisasi tersebut mempertanyakan konsistensi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam melakukan penertiban terhadap bangunan dan lapak usaha yang diduga melanggar aturan.
Ketua IMW A. Maulana, didampingi Ketua Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) Maryono, mendatangi DPRD Kota Depok untuk bertemu dengan Ketua DPRD. Kedatangan mereka bertujuan mencari solusi terkait rencana pembongkaran lapak usaha di sepanjang Jalan Raya Bogor.
A. Maulana mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2022 dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih terhadap seluruh pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
"Kehadiran kami ke DPRD untuk bertemu dengan Ketua DPRD guna mencari solusi terkait persoalan ini. Kami ingin ada kejelasan mengenai penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2022. Jangan sampai penertiban hanya menyasar pedagang kecil, sementara pelaku usaha lain yang juga melanggar justru tidak tersentuh," ujar A. Maulana saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (12/11/2026).
Menurut Maulana, apabila pemerintah melakukan pembongkaran terhadap lapak yang melanggar ketentuan, penegakan aturan semestinya juga berlaku bagi seluruh bangunan dan tempat usaha yang terbukti melanggar peraturan.
Ia secara khusus menyoroti bangunan yang berada di sepanjang Jalan Raya Bogor dan diduga memanfaatkan area Garis Sempadan Sungai (GSS).
"Kalau memang lapak pedagang harus dibongkar, maka seluruh pelaku usaha yang nyata-nyata melanggar aturan, termasuk yang berada di sepanjang Jalan Raya Bogor dan melanggar GSS, juga harus ditindak. Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas," tegasnya.
Maulana berharap Pemkot Depok dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda antara pedagang kecil dan pelaku usaha lainnya.
Sementara itu, Ketua PPKLI Maryono mengatakan, pihaknya sebelumnya telah menghadap Ketua DPRD Kota Depok untuk menyampaikan aspirasi para pedagang, terutama terkait rencana pembongkaran lapak di sepanjang Jalan Raya Bogor.
Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah permintaan agar pembongkaran lapak ditunda hingga awal 2028.
Maryono menjelaskan, permintaan tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi para pedagang. Sebagian dari mereka masih memiliki tanggungan pinjaman di bank yang digunakan sebagai modal usaha.
Di sisi lain, kondisi perekonomian saat ini dinilai belum sepenuhnya pulih. Karena itu, pembongkaran dalam waktu dekat dikhawatirkan semakin membebani keberlangsungan usaha para pedagang kecil.
"Kami meminta agar pembongkaran lapak dapat ditunda sampai awal 2028. Sebab, sebagian pedagang masih memiliki tanggungan bank. Kondisi ekonomi sekarang juga sedang tidak mudah, sehingga kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi para pedagang," ungkap Maryono.
IMW dan PPKLI berharap DPRD Kota Depok dapat memfasilitasi dialog antara pemerintah daerah dan para pedagang untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak.
Mereka juga meminta agar penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2022 dilakukan secara konsisten, transparan, dan berkeadilan.
Menurut keduanya, penataan kawasan dan penegakan aturan tetap perlu dilakukan. Namun, pemerintah diharapkan tidak mengabaikan aspek keadilan serta keberlangsungan usaha masyarakat kecil.(RI)